Tugo Parsaoran Tambunan, -
(2000)
Penegakan Hukum Di Taman Nasional Dalam Usaha Perlindungan Satwa Dan Habitatnya.
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
Peran hukurn yang terbagi atas tiga aspek utama dalam hukum lingkungan
yaitu aspek hukum lingkungan administrasi, keperdataan dan kepidanaan.
DaJam peraturan perundang - undangan tentang lingkungan terutama pada
perlindungan dan pelestarian satwa di taman nasional, ketiga aspek hukum
lingkungan tersebut dapat ditemui terutama dalam penerapan sanksi.
Terhadap pelanggaran peraturan perlindungan satwa dapat dikenakan
sanksi administrasi dan atau pidana yang berlaku secara kumuJatif baik
eksternal (diterapkan secara bersama - sarna) maupun secara internal (dua
atau lebih sanksi administrasi diterapkan bersamaan).
b.Sarana pendukung perlindungan hukum terhadap satwa di taman nasional
terdiri dari dua bagian utama yaitu Jembaga pemerintah yang didukung
oleh Lembaga Non Pemerintah (Lernbaga Swadaya Masyarakat/LSM) dan
masyarakat itu sendiri. Kedua bagian tersebut saling mendukung dan tidak
dapat dipisahkan yaitu pemerintah sebagai pihak yang rnenerapkan dan pengawas jalannya peraturan sebagai norma di masyarakat dan masyarakat
sebagai pelaksana/pihak yang dikenakan peraturan serta LSM bersama
masyarakat sebagai control social terhadap pemerintah dan peran serta
seluruh pihak (pemerintah dan masyarakat)
Actions (login required)
![View Item View Item](/style/images/action_view.png) |
View Item |