Guruh Arie Wibowo (2000) Bangunan Sebagai Obyek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) KKB KK-2 FH Gur b ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 FH Gur b.pdf Restricted to Registered users only Download (21MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan pada uraian yang terdahulu, pada bab penutup ini akan dikemukakan intisari dari bab-bab terdahulu. Beberapa hal yang dapat saya simpulkan, yaitu: a) Dalam lingkup skripsi ini bangunan yang didirikan di atas tanah hak sewa terjadi dari tanah hak milik dan tanah dengan ijin pemakaian di atas tanah HPL. Untuk menjaminkan bangunan dengan fidusia di dalam praktek pemilik bangunan haruslah terlebih dulu mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk mengoper hak sewa dan ijin pemakaian tanah tersebut kepada kreditur, sehingga dalam menjaminkan bangunan di atas hak sewa itu juga sekaligus mengalihkan hak sewa atas tanah itu. Meskipun kedudukan antara tanah dan bangunan itu terpisah, namun tetap saja bangunan itu mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya. Dalam praktek penjaminan bangunan terjadi dua hak yang diserahkan kepada pihak Bank (kreditor) yaitu yang pertama hak milik atas bangunan dan hak sewa atas tanahnya, karena pada dasarnya sifat daripada hak sewa tanah itu tidak bisa dialihkan sehingga dalam menjaminkan bangunan di atas tanah hak sewa itu juga sekaligus mengalihkan hak sewa atas tanah itu . b) Sejak didaftarkannya akta pembebanan fidusia dalam buku daftar fidusia maka sejak itulah hak jaminan fidusia lahir, hak jaminan ini menimbulkan hak mutlak atas kebendaan terhadap objek jaminan fidusia yang mempunyai kedudukan dapat dipertahankan kepada pihak ke tiga, bahkan terhadap kurator kepailitan. Bagi kreditur ia mempunyai hak preferent yaitu hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya dari kreditor-kreditor lainnya, ia juga berhak untuk menjual atas kekuasaannya sendiri bangunan itu jika telah matang untuk pelaksanaan parate eksekusi dalam artian debitor wanprestasi. Bagi debitor, selama ia masih memenuhi kewajibannya seperti dalam perjanjian kredit ia masih tetap dapat mempertahankan hak milik bangunan tersebut sekalipun kreditor pailit.

Actions (login required)

View Item