Citra Puteri Kuswardani, - (2002) Penggunaan Bahan Yang Tidak Halal Dalam Proses Produksi Pangan Yang Mencantumkan Label Halal Pada Kemasannya Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ( Analisis Yuridis Kasus Ajinomoto ). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLAGGA.

Text Penggunaan Bahan yang Tidak halal_Citra Puteri K.pdf Download (9MB)

Abstract

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan serta diselenggarakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan rnakmur, baik materiil maupun spirituil, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik dari segi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan (konsumen), serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu pencemaran, dan kemasan pangan. Hal lain yang perlu diperhatikan setiap orang yang memproduksi pangan adalah penggunaan metode tertentu dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, seperti rekayasa genetika atau iradiasi, harus dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu.

Actions (login required)

View Item