Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Repository

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

SARAH LUKMAN H., - (2004) Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (120kB)
	Text (FULLTEXT) 32. sarah lukman_compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (911kB) \| Request a copy

Official URL: https://lib.unair.ac.id

Abstract

Prosedur penyelesaian perkara pembatalan perkawinan hampir sama dengan prosedur penyelesaian perkara perceraian, hanya berbeda pada status hukumnya. Pada pembatalan perkawinan, perkawinan yang terjadi dianggap tidak pemah ada dan keadaan dikembalikan seperti semula sebelum terjadi perkawinan (berlaku surut). Sedangkan pada perceraian, perkawinan yang terjadi putus dengan adanya putusan pengadilan yang tetap mengganggap perkawinan itu pemah ada (tidak berlaku surut). Mengenai kata "batal" dan "dapat dibatalkan", perkawinan yang batal tidak sama dengan perkawinan yang dapat dibatalkan. Apabila suatu perkawinan tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut dikatakan sebagai perkawinan yang batal (secara otomatis batal demi hukum). Status batalnya perlu menunggu putusan dari pengadilan untuk menguatkan. Sedangkan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dikatakan sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan, artinya selama tidak terjadi pengajuan pembatalan dari yang bersangkutan, maka dianggap tidak terjadi pembatalan.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Uncontrolled Keywords:

Hukum, Pembatalan Perkawinan

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: