NOVIRA ESTIKA PRIHANTINI, 038512059 (1989) KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DAN ANAK KANDUNG DALAM PEMBAGIAN WARISAN PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT DI JAWA TIMUR (Suatu studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) NOVIRA ESTIKA PRIHANTINI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pada umumnya, hukum waris adat adalah sebagai hukum yang merawat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang berwujud ataupun tidak berwujud dari pewaris kepada para ahli warisnya Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Jadi hukum waris adat itu mengandung tiga unsur, yaitu : - seorang yang meninggalkan warisan ( pewaris). - seseorang atau beberapa orang ahli waris. - harta warisan, Sehubungan dengan peristiwa meninggalnya seseorang dengan meninggalkan harta kekayaan maka masalah yang timbul adalah mengenai orang yang ditinggalkan (ahli waris) dengan harta kekayaannya yang ditinggalkan tersebut, Jadi ahli waris di sini merupakan unsur yang penting dan perlu diperhatikan, oleh karena di kalangan masyarakat mengenai hal ini sering menimbulkan goncangan atau sengketa yaitu sengketa dalam hal pembagian harta peninggalan (warisan) dari orang yang meninggal dunia itu kepada orang yang masih hidup atau orang yang ditinggalkan (ahli waris). Ahli waris menurut hukum adat antara lain, ialah : - anak kandung, - anak angkat, - janda dan duda. Masing-masing ahli waris tersebut mempunyai hak yang berbeda-beda dalam mendapatkan bagian atau mewarisi harta peninggalan pewaris, dan mengenai haknya itu sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku di daerah masing-masing, Di Indonesia terdapat tiga macam sistem kekerabatan, sehingga mengenai warisan termasuk juga mengenai kedudukan ahli waris tersebut antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya terdapat perbedaan-perbedaan

Actions (login required)

View Item