Agustito (2004) Obligasi Daerah (Municipal Bond) Sebagai Sumber Keuangan Daerah Dalam Rangka Desentralisasi Ekonomi Di Indonesia. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) AUGUSTITO 039814652 abstrak.pdf Download (663kB)
	Text (FULL TEXT) AUGUSTITO 039814652.pdf Download (38MB)

Abstract

Pemerintah Indonesia telah membuat dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah di Indonesia untuk mengelola daerahnya secara mandiri, dengan melalui otonomi daerah yang berdasarkan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya kebijaksanaan tersebut, maka Pemerintah Daerah, baik itu Propinsi maupun Kabupaten/Kotamadya, diharapkan dapat mengelola dan membiayai seluruh kegiatan yang berada di daerahnya dengan kemampuan secara mandiri. Oleh karena itu Pemerintah Daerah di Indonesia harus mampu mencari sumber dana secara mandiri, serta mendistribusikannya pada masing-masing kegiatan sesuai dengan sasaran program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Actions (login required)

View Item