PERSPEKTIF KEWENANGAN MENGADILI HASAN TIRO DI INDONESIA Repository

PERSPEKTIF KEWENANGAN MENGADILI HASAN TIRO DI INDONESIA

CANDRA KENCANA HERMAWAN, - (2004) PERSPEKTIF KEWENANGAN MENGADILI HASAN TIRO DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULL TEXT)
Perspektif Kewenangan Mengadili Hasan Tiro di Ind oleh Candra K FH.pdf
Download (56MB)

Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Masalah disintegrasi akhir-akhir ini menjadi perhatian sekaligus sumber kekhawatiran yang luas, baik di kalangan masyarakat, intelektual, maupun kalangan Pemerintah. Secara umum diakui bahwa gerakan pemisahan diri cenderung terjadi di daerah-daerah pinggiran yang jauh dari pusat pemerintahan, kaya akan sumber alam, dan memiliki perasaan yang kuat serta berbeda dengan elit politik yang memerintah. Potensi disintegrasi bisa bersumber dari berbagai faktor atau variabel yang tidak terduga. Struktur politik yang sentralistik dan menafikan aspirasi lokal di satu pihak, dan di pihak lain cenderung korup, kolusif, nepotis, dan monopolistik, bisa jadi merupakan faktor yang menambah besar potensi disintegrasi.Pemerintah Indonesia dalam melakukan usaha memutus rantai separatisme juga melakukan pemindahan napi mantan anggota GAM ke LP - LP di Jawa. Kebijakan ini telah dilandasi pertimbangan yang matang agar para mantan anggota GAM tidak berpikir separatis. Bagi mereka yang belum tertangkap, banyak yang melarikan diri keluar negeri. Hasan Tiro sendiri selaku wali negara melarikan diri ke Swedia karena tidak mampu lagi menghadapi tekanan-tekanan Pemerintah Indonesia. Sebagian masyarakat Aceh dan pendukung GAM menganggap bahwa Hasan Tiro merupakan tipe pemimpin yang dimitoskan untuk menggalang semangat dan sebagai sumber inspirasi perjuangan bagi para pengikutnya dalam melawan kesewenang-wenangan Pemerintah Pusat". Sejak tahun 1982, Hasan Tiro tidak lagi hadir di tengah-tengah pengikutnya.dan memimpin konfrontasi langsung dengan Pemerintah Indonesia langsung dari Swedia. Pelarian Hasan Tiro ke Swedia ini menimbulkan persoalan yang sangat rumit bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini karena Hasan Tiro telah berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Swedia. Pemerintah Indonesia menjadi kesulitan dalam melakukan pengadilan terhadap Hasan Tiro. Upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan penuntutan terhadap Hasan Tiro dengan cara meminta bantuan kepada pemerintah Swedia untuk membantu penyelesaian kasus Hasan Tiro. Pemerintah Indonesia menginginkan Pemerintah Swedia mengambil tindakan terhadap Hasan Tiro dan pimpinan GAM yang masih berada di sana, karena sekalipun mereka itu adalah warga negara Swedia tetapi mereka telah memimpin pemberontakan yang dilakukan di Indonesia.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: