HASNANSYAH, - (2004) SUMPAH PEMUTUS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN DI PENGADILAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![]() |
Text (FULL TEXT)
Sumpah Pemutus sbg Alat Bukti dlm Penyelesaian Sengketa oleh Has.pdf Download (18MB) |
Abstract
Peranan pengadilan, utamanya hakim dalam memutus sengketa yang masuk/diterima sangatlah menentukan bagi pihak yang merasa haknya dilanggar untuk dapat menuntut kembali haknya tersebut berdasarkan keadilan. Hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dimana masing-masing pihak sama-sama lemah dalam hal alat bukti tertulis dan saksi, yaitu saat hakim melakukan tiga tindakan secara bertahap yaitu: mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir perkara. Salah satu wujud hukum kebiasaan (adat) yang berkembang dan masih dijunjung tinggi masyarakat adalah sumpah pocong yang dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti sumpah penambah dan sumpah pemutus. Baik sumpah penambah maupun sumpah pemutus bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan, oleh karena itu, keterangan yang dikuatkan dengan sumpah itu adalah keterangan yang benar, dan bahwa orang yang akan disumpah tidak akan berani berbohong, dan apabila ia memberikan keterangan yang bohong, ia akan dihukum oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah pemutus palsu tidak mempunyai pengaruh terhadap akibat sumpah pemutus itu sendiri. Maka oleh karena itu sumpah pemutus harus berkenaan dengan hal yang pokok dan bersifat tuntas atau menentukan serta menyelesaikan sengketa (litis decisoir).
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subjects: | K Law K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB2101-2862 Constitutions and religion. Constitutional and administrative law |
||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Khoirul Falah Saktiko | ||||||
Date Deposited: | 06 Feb 2025 07:12 | ||||||
Last Modified: | 06 Feb 2025 07:12 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/135720 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |