Emy Mariana, -
(2003)
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia.
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
Hukum perkawinan yang diatur dalam undang-undang No. I Tahun 1974 itu telab mengatur perkawinan ' bangsa Indonesia dalam kaitannya dedngan kebhinekaan masyarakat dan kebhinekaan hukum agama. Pada umumnya menurut hukum agama dan kepercayaan itu,
mempunyai pengertian yang luas dalam kehidupan masyarakat yang lerus berkembang maJu. Mengenai kenyataannya dalam pelaksanaannya masih ada golongan masyarakat yang melakukan perkawinan antara agama yang berbeda yang membutuhkan penyelesaian.Pada hakekatnya perkawinan beda agama itu dilarang pelaksanaannya oleh agama Islam dan Kompilasi . Hukum Islam , namun tidak diaturnya masalah perkuwinan beda agama dalam UU No. I Tahun 1974 tentang perkawindn menimbulkan suatu pertanyaan mengenai
kemungkinan menggunakan ketentuan lain ya.ng terdapat pada ketetapan Pemerintah melalui surat Menteri dalam Negeri Nomor 477/2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990 dan ketetapan surat ketua Mahkamah Agung Nomor MA/72IlV I981 tertanggal 20 April 1981
peri hal perkawinan beda agama juga Pengadilan Negeri sebagai pelaksana perkawll1an tersebut dengan melalui catatan sipil sehingga perkawinan tersebut dapat terjadi .
Tentang kedudukan hukum perkawinan beda agama diluar negeri, tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Namun masih ada sedikit perbedaan yang ditemukan yaitu pada prosedur pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri tidak harus meminta persetujuan oleh pengadilan setempat tetapi bisa langsung dicatatkan pada catatan sipil dengan memenuhi prosedur perkawinan yang ada. di negara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan perkawinan beda agama di luar ' negeri. terutama negara
Singapura mempunyai persamaan pelaksanaan dengan perkawinan yang seagama
Actions (login required)
 |
View Item |
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png)