Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai Instrumen Utama Dalam Penyelenggaraan pengadilan hak Asasi Manusia Ad Hoc Atas Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Di Timor Timur selama Jajak Pendapat 1999 Repository

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai Instrumen Utama Dalam Penyelenggaraan pengadilan hak Asasi Manusia Ad Hoc Atas Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Di Timor Timur selama Jajak Pendapat 1999

Yhogi Singgih Gunawan, - (2004) Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai Instrumen Utama Dalam Penyelenggaraan pengadilan hak Asasi Manusia Ad Hoc Atas Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Di Timor Timur selama Jajak Pendapat 1999. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULL TEXT)
13. 039914813.pdf
Download (57MB)

Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

The Carnation Revolution yang tetjadi pada tanggal 25 April 1974 diPortugal yang dipimpin oleh lenderal Spinola tidak hanya berhasil mengubahkonstelasi politik dalam negeri Portugal, melainkan juga berpengaruh besarterhadap kebijaksanaan (policy) kolonial pemerintah Portugal. Kudeta tersebuttelah melahirkan dua buah kebijaksanaan baru dalam konstelasi politik dalamnegeri maupun politik kolonial Portugal yakni demokratisasi serta dekolonisasi.Kebijaksanaan tersebut menjadikan lima koloni Portugal di benua Afrika merdekapada tahun 1974-1975, serta merubah status Timor Portugis dari wilayah colonial menjadi propinsi seberang lautan (overseas province) yang memiliki kesempatanuntuk melakukan referendum guna menentukan status politik dan masadepannya.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Uncontrolled Keywords:

Pengadilan; hak asasi manusia

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: