KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

JONI SUJATMIKO, - (2005) KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text
Joni Sujatmiko.pdf
Download (4MB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam beracara di Mahkamah Konstitusi untuk perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon tunggal yang hams memberikan uraian yang jelas disertai bukti, dimana Mahkamah Konstitusi tidak mengadili Presiden danlatau Wakil Presiden, tetapi memeriksa dan memutus permohonan DPR berdasarkan bukti yang telah diajukan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK FH
Uncontrolled Keywords: LAW
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K190-195 Ethnological jurisprudence. Primitive law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Dasar Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
JONI SUJATMIKO, -NIM030111179U
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
ContributorENDANG SAYEKTI, -NIDN131653746
Depositing User: Indah Fatma
Date Deposited: 10 Feb 2025 07:43
Last Modified: 10 Feb 2025 07:43
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/135956
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item