Bambang Tri Hernadi (2000) Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Tanpa Adanya Kesalahan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) KKB KK-2 FH Bam p_ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 FH Bam p.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB) | Request a copy

Abstract

Pemutusan hubungan kerja sepihak merupakan pemutusan hubungan kerja yang datangnya dari seorang pengusaha (majikan) tanpa melalui prosedur hukum yang resmi atau tanpa seizin dari pihak departemen tenaga kerja dan tidak didasari oleh alasan hubungan kerja dan tidak didasari oleh alasan pemutusan hubungan kerja yang benar. Pemutusan hubungan kerja ini disebabkan oleh adanya pertentangan Antara seorang pengusaha dengan pihak pekerja sehubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai masalah hubungan kerja, syarat-syarat kerja maupun seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 khususnya dalam pasal 2 ayat 1. Prosedur pemutusan hubungan kerja harus dilakukan melalui perundingan antara kedua belah pihak yaitu antara pengusaha dan pekerja. Bila perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka pengusaha harus mengajukan izin pemutusan hubungan kerja Kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau Pusat sebagai wakil dari pemerintah. Dalam memberikan izin, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau Pusat dapat menetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada peke~a yang bersangkutan uang pesangon, uang jasa dan ganti rugi lainnya. dalam hal pemberian izin diberikan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, maka bila terjadi penolakan terhadap pemberian izin, pengusaha dan ataupun pekerja dapat minta banding kepada Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat. Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau Pusat mengikat kedua belah pihak dan para pihak harus melaksanakan keputusan tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH Bam p
Uncontrolled Keywords:	pemutusan hubungan kerja
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Bambang Tri Hernadi 039213494
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Machsoen Ali, S.H. MS. 130355366
Depositing User:	Sulistiorini
Date Deposited:	11 Feb 2025 04:16
Last Modified:	11 Feb 2025 04:16
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/135999
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item