Karikatur Terhadap Pejabat Negara: Tinjauan Kebebasan Pers Repository

Karikatur Terhadap Pejabat Negara: Tinjauan Kebebasan Pers

Ricardo Joanito Kiabeda, - (2004) Karikatur Terhadap Pejabat Negara: Tinjauan Kebebasan Pers. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Text (SKRIPSI)
24. Ricardo Joanito Kiabeda 030014994.pdf
Download (3MB)

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Karikatur ini pada dasamya adalah masuk di dalam delik pers dan dapat dikenakan pada pasal KUHP pasal 310 ayat 2 ataupun dengan Undang-Undang no.40 tahun 1999 tentang pers terutama pasal 18, hila dilihat dari asas lex sepesialis derogat legi generalis maka yang digunakan adalah undang-undang tentang pers karena mengatur secara khusus tentang pers hal ini disebabkan karena karikatur mempunyai kecendrungan untuk menyebabkan orang lain atau pejabat Negara menjadi merasa tersinggung ataupun merasa nama baiknya tercemar baik yang melalui proses cetakan maupun melalui internet yang menyebabkan semua orang dapat melihat dan tidak lagi terbatas waktu ataupun sebagai sarana untuk mengkriktik, ataupun sebagai sosial control. KUHP maupun UU no. 40 tahun 1999 tentang pcrs ternyata masih terdapat dualisme pertanggung jawaban, yang bertanggungjawab atas pemuatan karikatur di surat kabar ataupun majalah itu dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana adalah penggambar ataupun kartunis karena dianggap sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas karyanya, redaktur karena dianggap mempunyai tanggungjawab penuh terhadap isi dari suratkabar ataupun majalah yang beredar, penerbit atauptm pencetak bila tidak mencantumkan identitas pencetak ataupun identitas penerbit.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Uncontrolled Keywords:

Karikatur; Pejabat Negara; Kebebasan Pers

Subjects:

K Law
P Language and Literature > P Philology. Linguistics > P87-96 Communication. Mass media

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: