PERJANJIAN BAKU DALAM PENERBITAN KARTU DEBET Repository

PERJANJIAN BAKU DALAM PENERBITAN KARTU DEBET

BAMBANG ADYTlA, - (2003) PERJANJIAN BAKU DALAM PENERBITAN KARTU DEBET. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text
Bambang Adytia 039814749.pdf
Download (25MB)

Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Keabsahan perjanjian baku pada saat ini sudah tidak lagi diperdebatkan, rnengingat dalam kesehariannya digunakan oleh para pelaku bisnis yang dirnana tujuannya adalah untuk rnempermudah / mempercepat transaksi yang akan dilakukan. Dan dalarn kenyataannya telah terbukti bahwa perjanjian baku rnernang lahir dari kebutuhan rnasyarakat sendiri. Tanpa adanya perjanjian baku rnaka dunia bisnis termasuk didalamnya perbankan tidak dapat berlangsung dengan baik. Hal ini dikarenakan bentuk dari peIjanjian baku yang rnemang diperlukan dan diterima oleh masyarakat. Yang lebih utama lagi bahwa didalarn Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsurnen tidak rnencantumkan adanya larangan terhadap perjanjian baku tersebut. Yang terdapat dalarn UU tersebut adalah adanya ketentuan pencantuman klausula baku dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti tercanturn dalam pasal 18 UUPK. Sehingga dengan dernikian Perjanjian Baku yang dibllat sepihak oleh Bank, dirnana didalamnya terdapat klausula baku yang secara tidak wajar dan cenderung rnernberatkan pihak nasabah adalah dilarang dan dinyatakan batal demi hukurn. Untuk dapat diterbitkannya Kartu Debet oleh pihak Bank terlebih dahulu harus dipenuhi persyaratan-persyaratan dan tata cara tertentu. Dirnana tata cara yang dirnaksudkan adalah berbeda-beda disetiap bank. Hal tersebut merupakan kebijakan dari masing-masing bank yang bersangkutan. Kartu Debet yang merupakan jasa fasilitas perbankan saat ini banyak digemari oleh masyarakat yang ingin berbelanja dan menarik uang tunai tanpa berhutang. Jenis kartu ini sangat tepat untuk pembayaran tunai mengingat mekanisme pembayaran dengan Kartu Debet melalui pendebetan rekening pemegang kartu berdasarkan saldo yang dimilikinya. Berlakunya Kartu Debet ini didasari pada perjanjian penggunaan kartu yang dalam penyusunannya menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana pasal1338 ayat (1) BW. Bahwa selama ini tidak ada instrumen hukurn yang mengatur secara spesifik terhadap kerugian nasabah yang ditimbulkan oleh pihak bank dengan kata lain tidak ada instrumen hukum di bidang perbankan yang mengatur hal tersebut, tetapi bukan berarti dengan tidak adanya instrumen hukurn tersebut maka kepentingan nasabah tidak terproteksi. Sehingga untuk bisa memproteksi kepentingan dari pihak nasabah bisa mengadopsi dari ketentuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu alat untuk mendalilkan pelanggaran hak dan pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagai alat untuk mendalilkan gugatannya.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Uncontrolled Keywords:

CONTRACT

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1066-1089 Banking
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1094-1096 Loan of money

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: