Guruh Arie Wibowo (2000) Bangunan Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) GURUH ARIE WIBOWO 039614306 abstrak.pdf Download (689kB)
	Text (FULL TEXT) GURUH ARIE WIBOWO 039614306.pdf Download (20MB)

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam rangka pembinaan hukum nasional harus mampu mengarahkan dan rnenampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai kesadaran, menuju ke arah moderenisasi sehingga tercapai kepastian hukum. Dengan demikian jelas bahwa politik hukum pemerintah menghendaki terwujudnya hukum nasional secara menyeluruh, meliputi semua bidang hukum, unifikasi hukum dan kodifikasi hukum, menuju kearah terwujudnya hukum modern yang bersifat terbuka, mampu menampung perkernbangan hukum yang tumbuh seiring berkembangnya hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat yang semakin komplek. Datam rangka pembentukan hukum melalui perundang-undangan, semua tahap proses pembangunan memerlukan skala prioritas. Skala prioritas disini bukan berarti mementingkan bidang tertentu dan mengorbankan bidang yang lain. Melainkan mendahulukan bidang tertentu dengan memeperhatikan interrelasinya dengan bidang-bidang yang lainnya.

Actions (login required)

View Item