PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI KORPORASI AKIBAT EMITEN GAGAL BAYAR Repository

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI KORPORASI AKIBAT EMITEN GAGAL BAYAR

RAMADHANI, - (2005) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI KORPORASI AKIBAT EMITEN GAGAL BAYAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULL TEXT)
Ramadhani.pdf
Download (5MB)

Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Perlindungan terhadap pemegang obligasi sebenarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Di dalam Undang undang Pasar Modal perlindungan terhadap pemegang obligasi ada pada pasal 70 sampai pasal 81 yaitu mengenai Pernyataan Pendaftaran yang harus dilakukan oleh Emiten. selain itu juga diatur masalah Pelaporan dan Keterbukaan Informasi yang wajib disampaikan oleh Emiten serta pihak pihak yang ikut serta di dalam proses penerbitan obligasi kepada Bapepam yaitu pada pasal 85 sampai pasal 89. di dalam Pasal 90 sampai dengan pasal 99 juga telah diatur tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar Emiten. Peraturan peraturan ini memberikan perlindungan secara preventif. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang obligasi terhadap emiten yang gagal bayar adalah dapat melalui jalur non litigasi yaitu RUPO (Rapat Umum Pemegang Obligasi) yang dilakukan oleh Emiten, Wali Amanat serta Pemegang Obligasi. jika melalui jalur non litigasi belum juga membuahkan hasil, maka pemegang obligasi dapat melakukan gugatan melalu jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan Negeri dengan gugatan Wanprestasi dan Pengadilan Niaga dengan gugatan kepailitan. Walaupun sebenarnya dengan melalui jalur litigasi memakan waktu dan biaya yang lama, sehingga lebih baik jika pemegang obligasi mencoba upaya non litigasi.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: