Dekonstruksi Pengelolaan Zakat Oleh Negara Repository

Dekonstruksi Pengelolaan Zakat Oleh Negara

Mahmud Syaltout SQ, - (2002) Dekonstruksi Pengelolaan Zakat Oleh Negara. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLAGGA.

Text
Mahmud Syaltout SQ 039714718.pdf
Download (61MB)

Abstract

Jika kita mencoba menengok ke masa awal Orde Baru, sebetulnya pengajuan Rancangan Undang-Undang Zakat sudah pemah dilakukan oleh Menteri Agama pada Juli 1967. Selain ditujukan kepada pimpinan DPR-GR, Rancangan Undang-Undang tentang Zakat tersebut juga disampaikan kepada Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Menteri Sosial diharapkan memberikan saran dan tanggapan, karena zakat itu menurut hukum penggunaannya juga untuk kepentingan dan tujuan sosial, sementara harapan yang sama juga dinanti dari Menteri Keuangan, karena Departemen Keuangan mempunyai pengalaman dan wewenang dalam bidang pemungutan fiskal. Berbeda dari Menteri Sosial yang saran dan tanggapannya tak pemah kunjung tiba, Menteri Keuangan dalam surat jawabannya berpendapat agar masalah zakat tak perlu diatur dalam bentuk Undang-Undang, tetapi cukup dcngan Peraturan Menteri Agama. Saran yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu paling tidak merupakan salah satu alasan dari sekian banyak factor mengapa Rancangan Undang-Undang Zakat itu tidak ditindaklanjuti pada tingkat legislatif, dan pada akhirnya mendorong Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968 tertanggal 15 Juli 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat pada tingkat Desa dan Kecamatan di seluruh Indonesia.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Uncontrolled Keywords:

Dekonstruksi, Pengelolaan Zakat, Negara

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: