Siti Salasatun (2001) Peranserta Masyarakat dalam Pendayagunaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) KKB KK-2 FH Sit p_ABSTRAK.pdf Download (650kB)
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 FH Sit p.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Meskipun dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup tidak mengatur seeara jelas mengenai pengelolaan limbah B3, namun oleh Pemerintah hal ini kemudian di tindak lanjuti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah B3, yaitu PP No.18 Tahun 1999 dan PP NO.85 Tahun 1999. Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pemerintah terrsebut dalam kurun waktu kurang lebih 8 (delapan)bulan, maka ini menunjukkan ada upaya dari pemerintah untuk mengakomodir berbagai kritik, saran, dan upaya penyempumaan ketentuan-ketentuan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan. b. Peranserta masyarakat merupakan mekanisme kontrol masyarakat disekitar lokasi proyek terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan melalui saran, pendapat atau keberatan-keberatan yang disampaikan kepada instansi yang berwenang dibidang perizinan rene ana usaha dania tau kegiatan. Dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperanserta meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, maupun dengar pendapat telah mendapatkan dasar yuridisnya yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Bapedal NO.08 Tabun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan. Keterlibatan masyarakat ini merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang AMDAL.Proses ini meliputi penyampaian aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, serta usulan penyelesaian masalah dari masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan memperoleh keputusan yang terbaik

Actions (login required)

View Item