Suwaskito Wibowo, - (2005) Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Lingkup Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLAGGA.

Text Suwaskito Wibowo 030211409 u.pdf Download (5MB)

Abstract

Setiap perkembangan perekonomian Indonesia akan selalu diikuti pula dengan kebijakan di bidang pajak. Hal ini dikarenakan pembangunan nasional yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatk:an kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual, dan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Dikarenakan pajak sendiri merupakan instrumen pemerintah yang mempunyai peranan penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bemegara, dikarenakan lebih dari 70 % seluruh sumber penerimaan negara berasal dari sector pajak. Hal ini dapat dilihat dari peranan pajak selama ini, bahwa pajak dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada tiap tahunnya terus meningkat. Definisi pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma - norma hukum, guna menutup biaya produksi barang - barang dan jasa - jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, diharapkan tepenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga dapat dihindari penggunaan istilah "paksaan". Dalam hal kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka undang-undang menunjukkan cara pelaksanaannya yang lain (dan cara ini biasanya untuk memaksa).

Actions (login required)

View Item