Titin Puryani (2003) Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Text Sistem Pembuktian Terbalik_Titin Puryani.pdf Download (12MB)

Abstract

Dari uraian mengenai bebcrapa pemasalahan berkaitan dengan pcncrapan sistem pembuktian terbalik, dapat ditarik bebcrapa kcsimpulan. antara lain : a. Sistem pembuktian terbalik yang dianut menurut Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sistem pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang. Yakni bahwa dalam hal melakukan dakwaan, Jaksa tetap harus mcmiliki bukti-bukti awal yang cukup dan tidak asal membuat dakwaan. Sedangkan terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi memiliki hak sckaligus kewajiban dalam hal membuktikan dirinya tidak bersalah, yakni dengan memberikan keterangan mengenai asal-usul kekayaannya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Titin Puryani NIM
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Nur Basuki Minarno NIDN
Depositing User:	Turwulandari
Date Deposited:	13 Feb 2025 03:54
Last Modified:	13 Feb 2025 03:55
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/136132
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item