Ricke Dessy Setya Putri, - (2005) Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Sebagai Salah Satu Upaya Penegakan Hukum Dibidang Perpajakan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (Fulltext) ricke dessy s.pdf Download (13MB)

Abstract

Proses penegakan hukurn pajak rneliputi penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan penyidikan t•ndak pidana perpajakan. Penagihan pajak dapat diternpuh melalui dua cara, yaitu rnelalui cara aktif dan melalui cara pasif. Sedangkan pemeriksaan pajak berdasarkan pasal I butir 24 KUP dilakukan untuk mengujt kt:patuhan pemenuhan kewajiban oerpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka rnelaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Pemcriksaan pa_iak ini merupakan perwujudan dari fungsi pengawasan yang ada dalam bid·mg perpajakan. Mengenai penyidikan tindak pidana perpajakan, dilakukan sebagai kelanjutan dari proses perneriksaan yang te:ah berhasil menemukan bukti permulaan yang cukup kuat mengenai telah adanya suatu tindak pidana perpajakan. Penyidikan tindak pidana perpajakan ini merupakan upaya terakhir dari penegakan hukum pajak tersebut. 2. Penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 44B KUP dapat dilakukan jika Wajib Pajak telah mehmasi pajak yang tidak atau Kurang <11bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan s1nksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau tidak seharusnya dikembalikan. Penghentian penyidikan berdasarkan pasal ini adalah untuk kepentingan pen,!rimaan Negara. Alasan penghentian penyidiKan yang aJa dalam Pasal 44 B KUP ini merupakan tamba}'lan dari alas an penghentian penyidikan yang ada dalam Pasal 44 A KUP, yaitu tidak adanya rukup bukti, peristiwa terbut bukan merupakan tindak pidana perpajakan, peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tenangkanya meninggal dunia.

Actions (login required)

View Item