ERINA MELANI, - (2003) TENDER OFFER DALAM PROSES DIVESTASI SAHAM PEMERINTAH KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text TENDER OFFER DALAM PROSES DIVESTASI SAHAM PEMERINTAH.pdf Download (20MB)

Abstract

Syarat utama bagi dilakukannya tender offer adalah harus sesuai dengan prinsip keterbukaan, kewajaran dan pelaporan. Sebagaimana yang diatur dalam UU Pasar Modal dan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tender offer merupakan prosedur utama yang harus dilaksanakan bila terjadi penjualan saham perusahaan terbuka atau yang sudah go public. Divestasi saham pemerintah di Bank Dalam Penyehatan dan Asset Dalam restrukturisasi, selain dilakukan melalui IPO juga melalui metode private placement dengan strategic sale. Penjualan saham dengan strategic sale dilakukan dengan metode tender offer untuk menentukan pemenangnya. Pengaturan dalam UU Pasar Modal mensyaratkan tender offer harus berdasarkan prinsip keterbukaan, kewajaran dan pelaporan sesuai dengan asas good corporate governance di pasar modal. Sedangkan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang tender secara umum serta pembatasan atau larangan dalam pelaksanaan tender guna mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat, misalnya persekongkolan dan mengakibatkan monopoli. Tetapi dalam pelaksanaannya prisip keterbukaan dalam tender offer pada proses divestasi saham ini belum berjalan sebagaimana seharusnya. Hingga saat ini setiap kali dilakukan divestasi atas suatu bank, badan usaha atau BUMN selalu timbul dugaan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat. Hal itu disebabkan oleh belurn diterapkannya prinsip keterbukaan secara penuh sebagaimana yang diatur dalam UU Pasar Modal dan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutarna kcsetaraan hak dan perlakuan bagi sernua peserta tender yang mempakan calon investor strategis. Penerapan ketiga Plinsip tersebut, terutama prinsip keterbukaan mungkin hanya sebatas pengumuman di media massa tentang pelaksanaan tender offer pada divestasi, jadwal pelaksanaan, prosedur, shortlisted bidder serta pengumuman pemenang. Dari semua itu masih dimungkinkan teljadinya pelanggaran, seperti adanya in vestor yang tidak rnengikuti prosedur dan jadwal divestasi sejak awal, tapi akhimya menjadi pemenang. Juga rna salah penentuan harga saham yang hendak dijual. KPPU sebagai Komisi yang memiliki kewenangan berdasarkan Undangundang menjadi pengawas bagi penegakkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jaminan perlindungan hukum tidak hanya diberikan oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi juga oleh ketegasan KPPU dalam menegakkan ketentuan UU tersebut. Sanksi-sanksi yang diatur dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah memuat adanya ketentuan ancaman denda minimal dan maksimal, sanksi administratif pencabutan ijin usaha hingga penetapan pembatalan. Pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang dalam melakukan suatu tender diancam dengan hukuman pidana denda minimal sebesar Rp 5.000.000.000 dan maksimal Rp 25 .000.000.000, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan penjara. Bagi pelaku usaha, calon investor yang merasa dirugikan atas terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam suatu tender, dapat membuat laporan tcrtulis kepada KPPU Untuk selanjutnya akan diadakan pemeriksaan awal. Sedangkan bagi pelnku usaha yang merasa keberatan dengan keplltusan KPPU, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum pelaku usaha. Kelemahan dalam masalah perlindungan hukum bagi investor ini adalah ancaman hukuman perjara pengganti denda yang terlalu ringan. Dalam UU Pasar Modal, jaminan perlindungan hukum bagi investor juga diatur dengan adanya Keputusan Ketua Bapepam tentang Tender Offer.

Actions (login required)

View Item