Teddy Abdillah (2003) Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Text Teddy Abdillah 039714511.pdf Download (5MB)

Abstract

Bahwa Peraturan Perundang-undangan mengenai Ketenagakerjaan pada bab II, yaitu masalah Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Pekerja untuk Perubahan Kenaikan Upah Minimum sehingga Perlindungan Hukum yang dapat dilakukan adalah masih digunakannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja ( Ketenagakerjaan yang lama) dan belum berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (barn). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Upah Minimum dalam Otonomi Daerah yang dibahas dalam Bab III, yaitu bahwa Undang-Undang Nom or 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai langkah mempertegas kembali secara jelas dari ketentuan-ketentuan yang telah ada atau dengan kata lain adalah sebagai Kepastian Hukum di bidang ketenagakerjaan yaitu pelaksanaan pengawasan penetapan upah minimum sebagai kewenangan provinsi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	pekerja, upah minimum
Subjects:	K Law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Teddy Abdillah NIM
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor M.L. Souhoka NIDN
Depositing User:	Turwulandari
Date Deposited:	14 Feb 2025 03:55
Last Modified:	14 Feb 2025 04:48
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/136193
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item