BISMA BAGUS BARITA, 030810357 (2013) PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN OLEH PIHAK PELAPOR YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (FULLTEXT) BISMA BAGUS BARITA.pdf Restricted to Registered users only Download (889kB) | Request a copy
Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-baritabism-26609-6.abstr-i.pdf Download (292kB) | Preview

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan baru di era modern ini para tergolong dari pendidikan yang tinggi dengan cara yang rapi dan terorganisir satu sama lain, yang biasanya merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asli seperti korupsi, uang hasil perjudian, maupun dari pengedaran narkoba, Oleh karena itu guna memberantas tindak pidana pencucian uang dibentuklah badan-badan intelejen keuangan (FIU financial intelligence unit) di hampir diseluruh dunia guna mengawasi lalu lintas keuangan dan mengindikasi akan adanya transaksi keuangan mencurigakan sebelum uang-uang hasil kejahatan tersebut disulap menjadi uang yang sah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diatur mengenai unit intelejen keuangan milik Indonesia yang bernama PPATK (Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) yang berwenang untuk menyelidiki aliran dana dalam suatu transaksi khususnya dalam transaksi yang tidak wajar guna menemukan indikasi pencucian uang

Actions (login required)

View Item