TITO BRAMANTYO AJI, 030911086 (2013) PRINSIP GOOD FINANCIAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI BIDANG PINJAMAN LUAR NEGERI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-ajititobra-26610-4.abstr-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) TITO BRAMANTYO AJI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi defisit APBN. Sebagai salah satu unsur APBN, maka pengelolaan pinjaman luar negeri harus berdasarkan prinsip Good Financial Governance. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain ialah kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara di bidang pinjaman luar negeri oleh lembaga yang berwenang berdasarkan prinsip Good Financial Governance dan pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara di bidang pinjaman luar negeri berdasarkan prinsip Good Financial Governance. Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal (doctrinal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa telah jelasnya pengaturan mengenai pemberian kewenangan pada lembaga negara yang mengelola pinjaman luar negeri. Hal tersebut terlihat dari jelasnya sumber kewenangan dari masing-masing lembaga negara yang mengelola pinjaman luar negeri baik berupa kewenangan atribusi, delegasi, maupun mandat. Tindakan pengelolaan pinjaman luar negeri yang dilakukan Pemerintah merupakan tindakan keperdataan yang mengandung aspek publik sehingga gugatan terhadap pelanggaran hukum dalam pinjaman luar negeri oleh Pemerintah dapat dilaporkan kepada Ombudsman dan dapat dilakukan pengajuan gugatan ke pengadilan sesuai dengan kompetensinya. Pengaturan mengenai pengelolaan pinjaman luar negeri baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip Good Financial Governance. Hal ini terlihat dari tidak efisien dan efektifnya proses pengajuan pinjaman luar negeri oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan dari pengelolaan pinjaman luar negeri oleh sebagian lembaga negara yang berwenang tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip Good Financial Governance mengingat tidak dilaksanakannya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan pinjaman luar negeri.

Actions (login required)

View Item