SENOPATI AL ISLAMI, 030911084
(2013)
KAJIAN YURIDIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Penghapusan sebagai bagian dari ruang lingkup sistem pengelolaan barang milik negara, yang meliputi rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian barang milik negara, menjadi bagian yang sangat penting sebagai tahap akhir dari siklus logistik. Peran penting dimaksud adalah bagaimana penghapusan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara, dimana penghapusan dilakukan terhadap barang yang tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Untuk mewujudkan peran penting tersebut dibutuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menerapkan good governance dalam rangka menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam perspektif Hukum Administrasi sendiri, perwujudan dari penyelenggaraan negara yang salah satunya adalah penyelenggaraan kepentingan umum, akan sangat terkait dengan konsep good governance. Jadi sangat jelas bahwa aspek penting dari penerapan good governance salah satunya adalah terkait dengan tujuan pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan ketentuan mengenai penghapusan harus diikuti dengan suatu mekanisme pengawasan yang menjadi sarana penegakan hukum. Pengawasan berdasarkan paket undang-undang mengenai pengelolaan keuangan negara memiliki dua aspek, yaitu: pengendalian dan pemeriksaan keuangan negara. Pengendalian keuangan negara dilakukan pemerintah sedangkan pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan.
Actions (login required)
 |
View Item |
