Perspektif Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 Repository

Perspektif Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997

TRIANA KRISTINA NUGRAHANI, - (2004) Perspektif Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (149kB)
	Text (FULLTEXT) 67. triara kristina_compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB) \| Request a copy

Official URL: https://lib.unair.ac.id

Abstract

Waralaba merupakan salah satu bentuk perjanjian yang bersifar obligatoir dan perjanjian tidak bernama (Onbenoemde Overeenkomst). Perjanjian ini melahirkan hak dan kewajiban bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba. Waralaba mempunyai keunikan dalam menjalankan kegiatannya yakni adanya hak territorial eksklusif untuk seluruh wilayah lndonesia maupun hak territorial non-eksklusif yang hanya dibatasi untuk wilayah tertentu di negara Indonesia. Ada 2 (dua) bentuk waralaba yakni waralaba produk dan merek dagang serta waralaba format bisnis. Perjanjian waralaba pada hakekatnya adalah perjanjian lisensi dengan kandungan hak atas kekayaan intelektual yang sangat kental. Alasan penerima waralaba membayar royalty kepada pemberi waralaba sebagai pembayaran untuk pembelian hak waralaba, sebagai konsekuensi penggunaan paten, cipta, merek serta rahasia dagang. Setelah itu pemberi waralaba berkewajiban untuk memberitahukan kepada penerima waralaba tentang segala sesuatu yang menyangkut usaha miliknya yang menggunakan system waralaba.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Uncontrolled Keywords:

Waralaba, Bisnis, Merek Dagang

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1010-1014 The merchant. Business enterprises

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: