YENY RESTIAWATI, 030710246 (2013) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA / BURUH ANAK BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-restiawati-28144-8.abstr-k.pdf Download (92kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) YENY RESTIAWATI.pdf Restricted to Registered users only Download (542kB) | Request a copy

Abstract

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Karena itu perusahaan dilarang mempekerjakan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Mempekerjakan anak-anak, maka kesempatan untuk mengembangkan jiwa anak akan terganggu, misalnya dengan bekerja, maka anak tidak dapat bermain sebagaimana umumnya anak-anak atau anak tersita waktunya sehingga tidak ada kesempatan untuk belajar di sekolahan dan sebagainya. Skripsi ini memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak berkaitan dengan hak asasi manusia. Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak dan sanksi terhadap pengusaha yang melanggar norma perburuhan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, yaitu penelitian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan berdasarkan konsep atau conceptual approach. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena mengganggu pertumbuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Anak hanya dapat melakukan pekerjaan ringan dan tidak diperkenankan anak bekerja yang dapat mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakana anak tersebut dapat dikenai sanksi pidana, perdata maupun administratif. Sanksi pidana sebagaimana Pasal 185 jo 69 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sanksi perdata atas dasar perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 69 UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 1365 B.W., serta sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 190 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berupa teguran; peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pembatalan persetujuan; pembatalan pendaftaran; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; pencabutan ijin.

Actions (login required)

View Item