Zulva Kestin, ,- (2003) Eksistensi Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (Fulltext) Zulva Kestin 039910488 U.pdf Download (12MB)

Abstract

Perkembangan masyarakat selalu mendahului perkembangan hukum, walaupun demikian bukan berarti hukum menjadi ketinggalan . Secara terperinci suatu perbuatan memang belum diatur oleh hukum, namun secara urnum dan garis besar hukum telah mengaturnya. Hal ini antara lain dapat kita simak dari keberadaan Lembaga Sewa Beli dalam lalu lintas Hukum Perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (yang selanjutnya disebut BW) mengatur perjanjian-perjanjian bemama yang diatur dalam Bulm III titel XVIII, yang antara lain memuat tentang hal jual beli, tukar-menukar, sewa, pinjam-meminjam, pinjam-pakai dan penitipan barang, sedangkan tentang sewa beli tidak mengatur. Perj anjian Sewa Beli ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena adanya kebutuhan yang mendesak dalam lalu lintas Hukum Perjanjian yang ada dalam masyarakat, sehingga lahirlah suatu bentuk perjanjian baru yang akhimya kita kenal dengan nama Perjanjian Sewa Beli.

Actions (login required)

View Item