Pratiwi Ningrum, 030911167 (2013) Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-ningrumpra-28150-7.abstr-k.pdf Download (200kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) PRATIWI NINGRUM.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengungsi merupakan salah satu subyek yang harus dilindungi dalam Hak Asasi Manusia secara internasional. Jumlah pengungsi di dunia makin tahun makin bertambah.Indonesia sebagai negara strategis sering dijadikan sebagai negara transit oleh para imigran (seseorang disebut imigran ketika belum mendapatkan status pengungsi). Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 serta tidak ada aturan dalam hukum nasional yang mengatur tentang pengungsi secara khusus sehingga tidak bisa secara penuh memberikan perlindungan dan perlakuan kepada para pengungsi. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji pengaturan Hukum Internasional yang berkenaan dengan bentuk perlindungan bagi pengungsi serta mengkaji tindakan lebih lanjut yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai negara non-penandatangan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 serta upaya pemerintah Indonesia dalam mengisi kekosongan hukum di Indonesia mengenai perlindungan pengungsi. Penelitian ini dilakukan melalui tiga pendekatan yakni “statute approach”, “conceptual approach” dan “comparative approach”. Disamping itu, peneliti juga melakukan interview atau wawancara dengan beberapa narasumber untuk membantu memaparkan kajian yang dihasilkan pada tulisan ini. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa pengaturan Hukum Internasional mengenai perlindungan hukum bagi Pengungsi yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 serta Konvensi lain yang sudah menjadi Hukum Kebiasaan Internasional. Bentuk perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia hanya sebatas aturan yang ada dalam perundang-undangan nasional serta beberapa prinsip dalam Hukum Kebiasaan Internasional.Untuk keperluan perlindungan bagi pengungsi perlu ditambahkan dengan cara menambahkan beberapa pasal yang ada di dalam Konvensi dan Protokol ini sesuai dengan keadaan yang ada saat ini mengingat kondisi dan keadaan pengungsi saat ini berubah. Dalam mengoptimalkan perlindungan bagi pengungsi di Indonesia, pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi kedua aturan ini dengan mereservasi atau ikut serta bergabung dalam organisasi internasional atau membentuk kerjasama di bidang pengungsi seperti yang dilakukan Thailand.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 113/13 Nin p
Uncontrolled Keywords:	REFUGEES - PROTECTION
Subjects:	K Law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Pratiwi Ningrum, 030911167 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Enny Narwati, S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tatik Poedjijarti
Date Deposited:	14 Nov 2013 12:00
Last Modified:	25 Feb 2019 06:22
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13658
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item