Arie Sulistyowati, - (2004) Pelaksanaan Redistribusi Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee Dalam Rangka Landreform (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (394kB)
	Text (FULLTEXT) Arie Sulistyowati.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik telah dilaksanakan sesuai ketentuan, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi Beserta Penjelasannya danPedoman Pelaksanaan Landreform tanggal 01-12-1961 tentang Pedoman Pelaksanaan Landreform Tahap Pertama. Namun tanah obyek landreform yang telah telah terbit SK-nya, belum semua terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebab ada sebagian yang belum melunasi pembayaran ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dewasa ini pelaksanaan Landreform tidak berjalan efektif, koordinasi antar instansi yang berhubungan dengan Landreform dirasa sangat kurang, sehingga pemilikan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee tidak dapat terkontrol dengan baik. Pelaksanaan Redistribusi tanah obyek landreform terdapat sedikit hambatan karena diantara para penerima Surat Keputusan Redistribusi ada yang menjual tanah tersebut secara di bawah tangan sebelum tanah itu dilunasi pembayaran ganti ruginya dan bagi pembeli tidak mengetahui kalau tanah tersebut adalah merupakan tanah obyek landreform. Hal tersebut disebabkan karena kurang pahamnya masyarakat terhadap masalah landreform, karena informasi masalah tersebut belum dilaksanakan secara berkesinambungan dan merata keseluruh masyarakat. Selain itu jumlah aparat Kantor Pertanahan, sarana dan biaya yang masih sangat terbatas untuk menangani secara serius dan berkesinambungan dalam masalah tersebut, sehingga monitoring pad a masyarakat dirasakan kurang. Selain itu, Peraturan Pelaksana yang telah ada sejak tahun 1960 dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali.

Actions (login required)

View Item