HIKMAH NUR ULUMIYAH, 030911186 (2013) PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DI NEGARA DENGAN SISTEM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ARAB SAUDI). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-ulumiyahhi-28157-6.abstr-k.pdf Download (245kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) HIKMAH NUR ULUMIYAH.pdf Restricted to Registered users only Download (990kB) | Request a copy

Abstract

Hak untuk mendapatkan pekerjaan adalah hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, termasuk bekerja di luar negeri. Arab Saudi menjadi negara yang sangat diminati oleh Tenaga Kerja Indonesia, terutama bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk menjadi Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Keberadaan PLRT di Arab Saudi banyak mengalami masalah kekerasan yang melanggar sisi kemanusiaan. Pemerintah Indonesia, berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap warga negaranya meskipun berada di luar negeri. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji pandangan masyarakat Arab Saudi yang menganggap TKW sebagai budak belian dari pandangan Hukum Islam (sebagai sistem hukum Arab Saudi), Hukum Nasional Arab Saudi, Hukum Internasional, Hukum Nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap TKW. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan “statute approach” dan “comparative approach”. Disamping itu, peneliti juga melakukan interview dengan beberapa narasumber untuk membantu memaparkan kajian yang dihasilkan pada tulisan ini. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa TKW yang bekerja sebagai PLRT di Arab Saudi bukanlah budak belian. Praktek perbudakan pada dasarnya telah dihapuskan berdasarkan kajian terhadap beberapa sistem hukum. Anggapan terhadap budak belian hanyalah suatu kebiasaan turun-temurun bangsa Arab yang masih ada di masyarakat Arab Saudi. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk melindungi TKW di Arab Saudi, antara lain membentuk citizen services, Satgas Penanganan TKI Hukuman Mati, menempatkan Atase Ketenagakerjaan di Perwakilan RI di Arab Saudi, meratifikasi Perjanjian Internasional berkaitan dengan buruh migran, dan melakukan Perjanjian Bilateral berupa MoU dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun, untuk lebih mengoptimalkan perlindungan terhadap TKW, Pemerintah harus mengurangi jumlah TKW yang bekerja sebagai PLRT ke Arab Saudi dan mensinergikan kembali badan-badan yang berwenang menangani masalah TKW untuk memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan TKW.

Actions (login required)

View Item