Bimo Gardiantono, - (2005) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau Di Surabaya. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (400kB)
	Text (FULLTEXT) Bimo Gardiantono.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Sebelum diterbitkannya Perda No. 7 tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTB) setiap orang atau badan hukum mempunyai hak untuk mengelola RTH di Surabaya atas izin dari Pemkot Surabaya kerena pada waktu itu peraturan RTH masih menggunakan Perda No. 7 tahun 1993 tentang Pengelolaan Izin Pemakaian Sementara lalan, Ruang Terbuka Hijau Kota dan Tempat - Tempat Lain yang Dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sehingga dcngan adanya izin dari perukot pengelolaan mas R TH di Surabaya sangatIah dimungkinkan Kemudian diterbitkannya Perda No. 7 tahun 2002 yang isinya adalah pengembalian RTH sebagi fUngsinya yaitu sebagai ruang terbuka sehingga siapa saja yang memiliki izill usaha yang berada di kawasan R TH terutama usaha yang berupa Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) izinnya dicabut, tidak bisa diperpanjang dan kegiatannya harus dihentikan dengan cara menerapkan upaya paksa pemeritahan (bestuurdwang) yang sebeJumnya diberikan surat perintah dari Pemkot Surabaya yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) untuk menutup usaha yang sedang berlangsung. Adanya kondisi seperti ini menimbulkan kontroversi yang kemudian menjadi sengketa baik dari para pemilik SPBD yang mengajukan perlawanan hukum maupun dari masyarakat yang merasa kepentingannya terganggu karena penutupan SPBD tersebut. Sehingga SPBU yang terletak di kawasan RTH tidal< dapat langsung ditutup karena adanya upaya perlawanan hukum Clari para pemilik SPBU Upaya perlind.ungan hukum atas diterapkannya bestuurdwang oleh pemkot dengan cara mengeluarkan SK Walikota untuk menutup SPBU jalur hijau ada dua macam yaitu upaya perlindungan hukwn secara represif dan upaya perlindungan hukum secara preventif. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pemilik SPBU jalur hijau adalah dengan cara mengajukan gugatan ke PN untuk dapat membatalkan SP Walikota yang menjadi dasar penutupan SPBD karena SP Walikota tcrsebut bukanlah KTUN dan pcnuntutan ganti rugi alas ditutupnya SPBD jalur hijau tersebut.

Actions (login required)

View Item