Budi Santoso, - (2000) Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Dikaitkan Dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Budi Santoso NIM039313668. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (397kB)
	Text (FULLTEXT) Budi Santoso.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 juncto Paraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 :yang dikaitkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, untuk mencegah poligami dan kebebasan seks bagi masyarakat dan khususnyaPegawai Negeri Sipil masih diragukan dalam prakteknya Karena aspek implikasi peraturan pemerintah dan undang-undangan tersebut adalah untuk mempersulit bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Melaksanakan perkawinan poligami. Dengan melihat syarat-syarat yang diterapkan dalam peraturan dan pelllndang-undangan tersebut. Sehingga banyak terjadi penyelewengan pada diri Pegawai Negeri Sipil untuk berpoligami yaitu dengan cara melakukan poligami secara ilegal, seperti melakukan kawin dibawah tangan, mempumyai istri simpanan, affair cinta atau kawin mut'ah. ini semua adalah kebebasan seks tanpa aturan yang resmi, jika hal ini terjadi maka Pegawai Negeri Sipil kehilangan martabat daan kewibawaan daJam masyarakat. Untuk itu periu adanya pemberitahuan dan kejelasan dalam peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tersebut. Sehingga Pegawai Negeri Sipil tidak keberatan dalam praktik poligami yang resmi Dan lebih terhormat bagi Pegmvai Negeri Sipil melakukan poligami secara terbuka dan resmi dari pada secara ilegal.

Actions (login required)

View Item