Eko Rinto Intoyo, - (2002) Pentingnya Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Psikotropika Yang Melawan Hukum" (Suatu Studi tentang Penerapan Pasal 41 UU No.5 Tabun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal47 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya dan di Pengadilan Negeri Malang). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (400kB)
	Text (FULLTEXT) EKO RINTO INTOYO.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Bahwa kedudukan putusan Rehabilitasi dalam kaitanya dengan pemidanaan adalah merupakan hak yang harus diupayakan bagi pecandu narkotika maupun psikotropika yang terbukti melawan hukum. Sebab pecandu selain sebagai pelaku tindak pidana narkotika maupun psikotropika, juga sebagai korban ketergantungan obat / zat atas tindak pidana yang ia lakukan sendiri. Pecandu narkotika dan psikotropika adalah orang yang sakit, maka salusatunyajalan untuk menyembuhkannya adalah dengan mengharuskannya menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi sosial. Sebagaimana sudah diatur dalam pasal47 UU No. 22 tahun 1997 jo. Pasal 41 UU No.5 Tahun 1997 jo. Pasal 58 KUHAP. bahwa putusan rehabilitasi tidak pemah dijatuhkan kepada "pecandu" narkotika maupun psikotropika yang terbukti melawan hukum, baik di Pengadilan Negeri Surabaya maupun di Pengadilan Negeri Malang antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Melihat pentingnya serta manfaat putusan rehabilitasi sebagai gerbang awal untuk dapat dilakukan upaya rehabilitasi, hendaknya para aparat penegak hukum khususnya polisi harns mempunyai "praduga sebagai pecandu" terhadap setiap pengguna, penyimpan dan pemilik narkotika maupun psikotropika. Hal ini berkaitan dengan proses awal perkara pidana yaitu penangkapan. Untuk menguji "praduga sebagai pecandu" tersebut, kemudian dalarn proses penyidikan hendaknya aparat penyidik memeriksakan si pengguna narkotikal psikotropika tersebut ke dokter ahli atau tenaga medis yang ahli untuk diketahui apakah iamengalami kecanduan atau tidak. Pemeriksaan tersebut bisa melelui tes urine. maupun tes darah, atau mungkin dengan menunggu saat dim ana ia akan mengalami gejala putus obat / zat yang bisa dilihat secara fisiko Kemudian hasilnya harus dimasukkan dalam BAP (berita acara penyidikan) untuk diserahkan ke aparat kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sebab surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum didasari oleh BAP penyidik. Begitu juga putusan hakim nantinya.

Actions (login required)

View Item