FIKA NATALIA, 030911195 (2013) PEJABAT PUBLIK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI LUAR LEMBAGA RESMI YANG BERWENANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-nataliafik-28162-4.abstr-k.pdf Download (103kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FIKA NATALIA.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB) | Request a copy

Abstract

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Dengan berbagai alasan pembenaran, perkawinan dilakukan melalui berbagai model. Perkawinan yang tidak dicatatkan dikenal dengan istilah ‘kawin bawah tangan’atau nikah agama, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah . Menurut Hukum Islam, apapun bentuk dan model perkawinan, sepanjang telah memenuhi rukun dan syaratnya maka perkawinan itu dianggap sah sementara menurut Hukum Perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundangundangan yaitu di Kantor Urusan Agama.,Sedangkan apabila perceraian dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri. Pejabat publik merupakan unsur aparatur negara yang hendaknya menjadi contoh bagi masyarakat dalam melakukan berbagai tindakan terlebih masalah perkawinan dan perceraian yang seharusnya tidak melakukan perkawianan dan perceraian yang tidak mempunyai status hukum, fungsi pencatatan perkawinan secara yuridis merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.

Actions (login required)

View Item