Totok Sugiarto, - (2001) Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Suatu Studi Terhadap DPRD Kota Surabaya). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (fulltext) Totok Sugiarto 039714597.pdf Restricted to Registered users only Download (21MB) | Request a copy
	Text (abstrak) 6. BAB IV PENUTUP .pdf Download (877kB)

Abstract

Bahwa tnyata terdapat suatu perspektif yang sama sekali berbeda antara hak anggaran yang tertuang dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan hak anggaran belanja yang terdapat dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999. Hak Anggaran dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 memberikan hak kepada DPRD untuk ikut serta dalam perumusan RAPBD menjadi APBD terbatas pada saat proses pengesahan perdanya, sedangkan Hak Anggaran Belanja dalarn Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan hak kepada DPRD untuk menentukan dan mengelola anggaran DPRD. Hak Anggaran Belanja rneliputi pula hak DPRD dalam proses penetapan RAPBD menjadi APBD.

Actions (login required)

View Item