EBBI DARLES, 030911002 (2013) KOMUNIKASI INDIVIDUAL (INDIVIDUAL COMMUNICATION) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-darlesebbi-28193-5.abstr-k.pdf Download (317kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) EBBI DARLES.pdf Restricted to Registered users only Download (871kB) | Request a copy

Abstract

Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adalah pada Negara. Kewajiban Negara lainnya yang tak kalah penting adalah memberikan tindakan pemulihan bagi para korban pelanggaran hak-hak dan kebebasan yang terdapat dalam ICCPR secara efektif. Untuk mengawasi pelaksanaannya, ICCPR menciptakan badan pengawasannya sendiri (treaty-based organ), yaitu Human Rights Committee (HRC), yang salah satu kewenangannya menerima komunikasi individual (individual communication), yang diatur dalam suatu Protokol Opsional. Komunikasi individual adalah mekanisme HAM internasional yang diperuntukkan bagi individu yang merasa menjadi korban pelanggaran hak-hak dan kebebasan yang dilindungi ICCPR. HRC dapat menerima pengaduan ini, jika suatu Negara terlebih dahulu telah menjadi Negara Pihak pada Protokol. Indonesia telah menjadi Negara Pihak ICCPR, namun belum menjadi Negara Pihak Protokol. Menarik kiranya membahas bagaimana penerapan komunikasi individual di Indonesia, berdasarkan sistem ketatanegaraan yang ada saat ini. Namun sebelum itu, menarik pula untuk membahas konsep individu yang dapat mengajukan komunikasi individual menurut ICCPR dan Protokol. Hal ini penting agar kedepannya mekanisme ini dapat diterapkan secara efektif oleh pemohon yang merasa hak-hak dan kebebasan sipil dan politiknya dilanggar oleh Negara Indonesia.

Actions (login required)

View Item