HERI FIRNANDO, 030911078 (2013) PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PENYIDIK MILITER DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-firnandohe-28224-7.abstr-i.pdf Download (103kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) HERI FIRNANDO.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB) | Request a copy

Abstract

Keberadaan penyidik militer tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Penyidik adalah terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (untuk selanjutnya disingkat ANKUM), Polisi Militer dan Oditur Militer. Sehingga apabila kita berpegang terhadap dasar tersebut, maka atasan yang berhak menghukum atau ANKUM adalah salah satu penyidik dalam hukum acara pidana militer, bukan hanya Polisi Militer dan Oditur Militer.Kewenangan ANKUM tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer.Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak disebutkan bahwa Penyidik Militer merupakan penyidik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Actions (login required)

View Item