FEBRIAN DIRGANTARA, 030911063 (2013) TANGGUNG JAWAB DAN HONORARIUM KURATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PAILIT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-dirgantara-28230-7.abstr-i.pdf Download (103kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FEBRIAN DIRGANTARA.pdf Restricted to Registered users only Download (576kB) | Request a copy

Abstract

Bila tidak memiliki perjanjian yang jelas dan terperinci, maka hubungan keperdataan berupa hutang-piutang dapat menimbulkan potensi permasalahan yang cukup besar di kemudian hari. Selain itu, bila pihak debitor tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada kreditor, maka hal ini dapat menjadi suatu masalah baru. Belum lagi apabila diketahui debitor memiliki hutang dengan beberapa kreditor, dan tak mampu membayar hutang-hutangnya. Untuk menjawab permasalahan ini, maka kepailitan hadir untuk menjelaskannya. Di dalam kepailitan terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penyelesaiannya, salah satunya adalah kurator. Kurator juga bertanggung jawab penuh atas segala kesalahan yang terjadi selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 UU No. 37 tahun 2004. Selain memiliki kewajiban untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator juga memiliki hak yakni mendapatkan bayaran atas pekerjaannya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini tertuang dalam ketentuan di Pasal 75 UU No. 37 tahun 2004, besarnya imbalan jasa kurator ditentukan setelah berakhirnya kepailitan. Hal ini jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item