HENDY RAMADHAN, 031011032 (2014) PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA PERWIRA PENYERAH PERKARA DENGAN ODITUR DALAM SANGKAAN TINDAK PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-ramadhanhe-30667-7.abstr-k.pdf Download (104kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH9.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB) | Request a copy

Abstract

Dalam proses penegakan hukum di lingkungan TNI, Perwira Penyerah Perkara memiliki wewenang dalam menentukan penyelesaian suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang berada dibawah komandonya untuk diselesaikan di dalam Pengadilan atau di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Dapat terjadi keadaan dimana Perwira Penyerah Perkara tidak sependapat dengan saran penyelesaian dari Oditur disebabkan Perwira Penyerah Perkara menentukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, di sisi lain Oditur berpendapat demi kepentingan peradilan perkara pidana tersebut perlu diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Untuk melimpahkan perkara pidana pada sidang Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) sesuai dengan Surat Pendapat Hukum (SPH) yang kemudian diserahkan kepada Otmil/Otmilti untuk menyidangkan perkara kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang. Dalam keadaan tidak sependapatnya Perwira Penyerah Perkara dengan saran penyelesaian Oditur, dapat menjadi sebuah perkara perbedaan pendapat. Perkara perbedaan pendapat ini di putus di Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Putusan Hakim dalam perkara perbedaan pendapat dapat menyatakan perkara tersebut diajukan atau tidak diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Actions (login required)

View Item