TATYA REYNDA FEBRIANA, 030911045 (2013) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN ATAS PAMERAN SENI BONSAI DI KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-febrianata-31449-7.abstr-k.pdf Download (17kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH7.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB) | Request a copy

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pemasukan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik. Termasuk dalam kegiatan Pembangunan Nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu salah satu sumber pembiayaan pembangunan adalah pajak daerah. Pajak daerah terdiri atas beberapa bagian salah satunya pajak hiburan. Pemungutan pajak hiburan di tiap daerah cukup besar seperti pameran, bioskop, hiburan malam, dan lain – lain. Seperti pameran seni bonsai yang diadakan di Kota Kediri yang sekarang mulai sepi peminat dan pajak yang dipungut juga cukup besar. Dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan statute approach dan conceptual approach. Bonsai adalah tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Oleh karena itu seni membuat bonsai tetap perlu dilestarikan yaitu dengan diadakannya pameran bonsai yang dalam hal ini bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) di kota Kediri. Dan untuk perlindungan hukum bagi wajib pajak pada pameran bonsai dilindungi oleh perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Untuk perlindungan hukum preventif dapat mengajukan surat keberatan sedangkan untuk perlindungan hukum represif dapat mengajukan gugatan dan banding.

Actions (login required)

View Item