LEONARDUS S. SAGALA, 031011129 (2014) PEMBATASAN KEWENANGAN PENYITAAN DARI KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-sagalaleon-31881-8.abstr-i.pdf Download (125kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH11.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB) | Request a copy

Abstract

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara Republik memasuki babak baru, khususnya dalam melakukan upaya paksa penyitaan dan perampasaan atas harta benda atau harta kekayaan yang merupakan hasil ataupun berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka. Kelompok anti korupsi menginginkan dilakukannya penyitaan terhadap harta-harta yang berkaitan ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi secara menyeluruh, dan menimbulkan permasalahan hukum dikarenakan adanya hak-hak dari tersangka atau pihak ketiga yang beritikad baik yang dirugikan ketika sistem penyitaan tersebut diterapkan baik secara materi dan non materi. Untuk menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya upaya maksimal yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi maka perlu untuk dilakukan pengaturan-pengaturan secara tegas dan jelas dalam pelaksanaan penyitaan dan perampasan aset tersebut. Adapun tujuan dan substansi yang perlu untuk diatur dan dimuat dalam peraturan perUndang-Undangan adalah mengenai pembatasan-pembatasan kewenangan melakukan penyitaan dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik atas penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan prosedur pengajuan surat keberatan atas putusan perampasan aset.

Actions (login required)

View Item