BINTANG RAHADIAN SUKMA, 031011135 (2013) PERBUATAN PERS MELINDUNGI NARASUMBER YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-sukmabinta-32751-7.abstr-i.pdf Download (296kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) BINTANG RAHADIAN SUKMA.pdf Restricted to Registered users only Download (720kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbuatan pers dalam konteks pemberitaan hasil liputan investigasi yang didalamnya ada tindakan penyembunyian identitas narasumber. Tindakan Pers yang menyembunyikan identitas narasumbernya telah menjadi perdebatan apakah dapat dibenarkan apabila narasumber tersebut berposisi sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 165 KUHP dimana didalamnya dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya suatu tindak pidana dan dalam hal ini Insan Pers juga termasuk kualifikasi yang disebut sebagai “setiap warga negara”. Penyembunyian identitas ini sebenarnya merupakan perwujudan hak yang dimiliki oleh Pers dalam upaya melindungi narasumbernya yang disebut dengan istilah Hak Tolak. Namun tentunya dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juga telah disebutkan bahwa penggunaan Hak Tolak dapat dilakukan sepanjang masih dalam proses penyidikan sampai peradilan. Nah seringkali kondisi yang menyertai pemberitaan hasil liputan investigasi tersebut adalah narasumber yang berposisi sebagai pelaku tindak pidana ini sama sekali belum terpantau perbuatan / kegiatannya oleh pihak Kepolisian sehingga otomatis tindakan penyelidikan pun belum dilakukan oleh pihak Kepolisian. Diteliti dengan metode yuridis normative dan analisa terhadap ilustrasi kasus, dapat dijelaskan bahwa perbuatan pers dalam konteks kewajibannya melindungi / menyembunyikan identitas narasumber yang berposisi sebagai pelaku Tindak Pidana adalah apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pula karena unsur – unsur dari perbuatannya telah memenuhi rumusan Pasal yang diatur dalam KUHP.

Actions (login required)

View Item