NOVIA RIANTI, 031111101 (2014) KEWENANGAN PEMILIK BANGUNAN UNTUK MENJAMINKAN BANGUNANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDABENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text 1. Sampul.pdf Download (606kB) | Preview
Preview	Text 2. Halaman Pengesahan.pdf Download (862kB) | Preview
Preview	Text 3. Penguji Skripsi.pdf Download (828kB) | Preview
Preview	Text 4. Halaman Persembahan.pdf Download (563kB) | Preview
Preview	Text 5. Kata Mutiara.pdf Download (570kB) | Preview
Preview	Text 6. Kata Pengantar.pdf Download (611kB) | Preview
Preview	Text 7. Abstrak.pdf Download (545kB) | Preview
Preview	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (635kB) | Preview
Preview	Text 9. Bab 1.pdf Download (714kB) | Preview
Preview	Text 10. Bab 2.pdf Download (865kB) | Preview
Preview	Text 11. Bab 3.pdf Download (876kB) | Preview
Preview	Text 12. Bab 4.pdf Download (677kB) | Preview
Preview	Text 13. Daftar Pustaka.pdf Download (637kB) | Preview

Abstract

Bank merupakan lembaga yang memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Pemberian suatu kredit pada masyarakat merupakan sumber pendapatan yang besar bagi bank tapi juga bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Masyarakat Indonesia lebih suka jaminan atas kredit tersebut adalah berupa benda tidak bergerak yaitu tanah, hal ini dikarenakan tanah memiliki nilai ekonomis yang semakin meningkat dan melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaturan penjaminan tanah di atur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Asas yang melandasi Undang-Undang Hak Tanggungan adalah asas pemisahan horisontal artinya pemilik tanah dan pemilik bangunan dapat saja berbeda. Penjaminan tanah beserta bangunan apabila berbeda pemiliknya dapat dilakukan, yaitu sesuai dalam Pasal 4 Ayat (5) Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa pemilik bangunan harus ikut menandatangani akta dalam bentuk otentik. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini adalah makna pemilik bangunan sebagai pemberi hak tanggungan berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Hak tanggungan dan akibat hukum pemilik bangunan apabila kemudian pemilik tanah wanprestasi pada bank. Metode yang dipergunakan adalah pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa makna pemilik bangunan sebagai pemberi hak tanggungan berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang hak tanggungan adalah pemilik bangunan sebagai ko debitor yaitu terdapat haftung pada ko debitor tetapi schuld tetap pada debitor, dan dikarenakan pemilik bangunan ikut menandatangani akta dalam bentuk otentik maka akibat hukum apabila pemilik tanah wanprestasi adalah pemilik bangunan sebagai ko debitor juga ikut bertanggung jawab dan dapat di eksekusinya tanah beserta bangunan tersebut

Actions (login required)

View Item