D. ADI YUDISTIRAD, 031111223 (2014) LEGALITAS PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA DENGAN PEKERJA OUTSOURCING. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text
1. Sampul.pdf Download (817kB) | Preview |
|
|
Text
2. Halaman Pengesahan.pdf Download (627kB) | Preview |
|
|
Text
3. Pengesahan Ujian Skripsi.pdf Download (611kB) | Preview |
|
|
Text
4. Motto.pdf Download (627kB) | Preview |
|
|
Text
5. Kata Pengantar.pdf Download (633kB) | Preview |
|
|
Text
6. Abstrak.pdf Download (640kB) | Preview |
|
|
Text
7. Daftar Perundang-undangan.pdf Download (611kB) | Preview |
|
|
Text
8. Daftar Isi.pdf Download (598kB) | Preview |
|
|
Text
9. Bab 1.pdf Download (672kB) | Preview |
|
|
Text
10. Bab 2.pdf Download (712kB) | Preview |
|
|
Text
11. Bab 3.pdf Download (681kB) | Preview |
|
|
Text
12. Bab 4.pdf Download (650kB) | Preview |
|
|
Text
13. Daftar Pustaka.pdf Download (608kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini berjudul ”Legalitas Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dengan Pekerja Outsourcing”, yang dalam penulisannya digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang–undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : (1) Bagaimana keabsahan perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja outsourcing yang tidak dilaporkan ke Instansi yang membidangi masalah Ketenagakerjaan?, (2) Bagaimana akibat hukum apabila perjanjian kerja tidak dilaporkan ke Instansi yang membidangi masalah Ketenagakerjaan?. Dari pendekatan tersebut dihasilkan bahwa rumusan masalah yang pertama mengenai keabsahan perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja/buruh yang tidak didaftarkan ke instansi yang bertanggung jawab maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan yang tetap bagi para pihak. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua membahas mengenai akibat hukum bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang tidak mendaftarkan perjanjian tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab maka dapat dicabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH. 86-15 Yud l | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | EMPLOYEES-LAW AND LEGISLATION | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law K Law > K Law (General) |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Agung BK | ||||||
| Date Deposited: | 27 Mar 2015 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 14 Jul 2016 03:45 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13751 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |