Yurisdiksi Dan Kewenangan Negara Dalam Menangani Unruly Passenger

Ardyta Pramudya Wardani (2015) Yurisdiksi Dan Kewenangan Negara Dalam Menangani Unruly Passenger. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (690kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (673kB)
[img] Text (BAB I PENDAHULUAN)
3. BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (847kB)
[img] Text (BAB II YURISDIKSI DAN KEWENANGAN NEGARA...)
4. BAB II YURISDIKSI DAN KEWENANGAN NEGARA....pdf
Restricted to Registered users only until 11 June 2023.

Download (929kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III PENGATURAN TERKAIT UNRULY PASSENGER...)
5. BAB III PENGATURAN TERKAIT UNRULY PASSENGER....pdf
Restricted to Registered users only until 11 June 2023.

Download (995kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV PENUTUP)
6. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 11 June 2023.

Download (568kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
7. DAFTAR BACAAN.pdf

Download (798kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Unruly passenger dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. Konvensi Tokyo 1963 ditandatangani untuk menutupi celah yurisdiksi yang membuat unruly passengerterlepas dari tuntutan hukum. Jumlah kejadian unruly passengerberkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir terkait perkembangan industri penerbangan. Karena hukum yang ada masih memiliki celah, Konvensi Tokyo 1963 diamandemen. Hasil dari amandemen tersebut adalah Protokol Montreal 2014 dengan beberapa perubahan seperti yurisdiksi state of operator berdasarkan Pasal 83bisKonvensi Chicago 1944, state of landing, in-flight security officer (IFSO), dan the right of recourse. Unruly passenger sangat mungkin terjadi.Banyak kasus terkait unruly passenger di Indonesia.Hukum nasional suatu negara sangat penting bagi penerapan yurisdiksi. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur terkait pelanggaran di dalam pesawat. Peraturan serupa juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam menangani unruly passengers, Indonesiaperlu mengimplementasikan hukum nasionalnya berdasarkan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 87-15 War y
Uncontrolled Keywords: Unruly passenger, yurisdiksi, kewenangan, hukum nasional negara
Subjects: J Political Science
K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Ardyta Pramudya WardaniNIM031111110
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorAdhy Riadhy ArafahNIDN0021048501
Depositing User: Agung BK
Date Deposited: 27 Mar 2015 12:00
Last Modified: 11 Jun 2020 05:49
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13752
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item