LIONITA DEBRINA SAFIETY (2015) Konflik Pengaturan Ekspor Mineral Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Dengan Aturan Pelaksananya. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HLAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (636kB)
	Text (BAB 1) 3. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (963kB)
	Text (BAB 2) 4. BAB II KETIDAKSESUAIAN KETENTUAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009.pdf Restricted to Registered users only until 8 June 2023. Download (964kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 5. BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN HASIL PENAMBANGAN KOMODITAS TAMBANG MINERAL DI DALAM NEGERI.pdf Restricted to Registered users only until 8 June 2023. Download (941kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 6. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 8 June 2023. Download (652kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (659kB)

Abstract

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 menjadikan berubahnya sistem pengelolaan industri pertambangan di Indonesia yang semula menggunakan sistem kontrak namun sekarang menggunakan sistem perizinan. Ada 3 (tiga) jenis izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain sistem perizinan, hal baru atas terbitnya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kewajiban melakukan pengolahan dan pemeurnian di dalam negeri bagi pemegang IUP dan IUPK. Namun sekalipun dengan diberlakukannya sistem perizinan, masih tidak menutup celah untuk terjadinya suatu pelanggaran sebagaimana yang saya kaji dalam skripsi saya. Pelanggaran justru terjadi sebagai akibat dari diterbitkannya peraturan pemerintah oleh pemerintah yang memberikan kelonggaran bagi perusahaan atau pengusaha komoditas tambang dalam hal melakukan penjual ke luar negeri (ekspor). Disamping itu dikaji pula mengenai akibat hukum dari pelanggaran ketentuan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Actions (login required)

View Item