Winner Nabilla Jatyputri (2015) Penerapan Prinsip Non-Discrimination Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) |
||
|
Text (ABSTRAK)
7. Abstrak.pdf Download (674kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
8. Daftar Isi.pdf Download (690kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I PENDAHULUAN)
9. Bab 1.pdf Download (765kB) | Preview |
|
Text (BAB II PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENGUNGSI)
10. Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (958kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III PENANGANANAN PENGUNGSI ROHINGYA OLEH PEMERINTAH INDONESIA)
11. Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (928kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV PENUTUP)
12. Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (645kB) | Request a copy |
||
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
13. Daftar Pustaka.pdf Download (741kB) | Preview |
Abstract
Pengungsi menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh masyarakat internasional. Pada dasarnya, setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain berhak untuk mendapatkan perlindungan hokum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam yang dijamin oleh Negara tujuan. Salah satu pengungsi yang mencari perlindungan di Indonesia adalah Pengungsi Rohingya. Sebagai salah satu Negara tempat tujuan para pengungsi, dalam penanganannya Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi internasional. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji pengaturan Hukum Internasional mengenai bentuk perlindungan pengungsi dan penerapan prinsip-prinsip hokum pengungsi bagi Pengungsi Rohnigya di Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu melakukan beberapa kebijakan untuk dapat menerapkan Prinsip Non-Discrimination secara tepat. Penelitian ini dilakukan dengan tiga pendekatan yakni “statute approach”, “conceptual approach”, dan “comparative approach”. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa Indonesia telah melaksanakan Hukum Internasional mengenai perlindungan hukum bagi pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 serta Konvensi lain yang sudah menjadi Hukum Kebiasaan Internasional. Selain itu Pemerintah telah sukses melaksanakan kerjasama dengan UNHCR dan IOM dalam penanganan Pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia dan melaksanakan Prinsip Non-Discrimination sehingga Pengungsi Rohingya merasa aman untuk tinggal di Indonesia. Agar dapat memaksimalkan perlindungan bagi pengungsi di harapkan Pemerintah Indonesia dapat segera meratifikasi kedua aturan tersebut.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FH. 188-15 Jat p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | LEGAL PROTECTION; REFUGEES | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform J Political Science J Political Science > JX International law K Law > K Law (General) |
||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Agung BK | ||||||
Date Deposited: | 17 Dec 2015 12:00 | ||||||
Last Modified: | 18 May 2020 04:42 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13793 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |