Rr. Herini Siti Aisyah, - (2025) PENINGKATAN PROFESIONALITAS PENGELOLAAN DANA DESA SESUAI TATA KELOLA HUKUM KEUANGAN NEGARA. [Pidato Guru Besar] (Unpublished)

Text 39. RR. HERINI SITI AISYAH.pdf Download (2MB)

Abstract

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga diamanatkan dalam UU Desa sebagaimana tercantum di Pasal 27 huruf d. bahwa kepala des a selaku pengelola Dana Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran; selanjutnya jika kepala desa tidak melaksanakan sebagaimana diamanatkan pasal 26 dan 27 akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut56: (1) Bagi Pemerintah Desa a. Koordinasi dan komunikasi antara kepala desa dan aparatur desa perlu diperbaiki agar terhindar dari konflik internal yang akan berpengaruh terhadap berjalannya Pemerintahan Desa. b. Memaksimalkan pelaksanaan musyawarah Desa, karen a musyawarah desa merupakan kewajiban desa sebagai sarana untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi atas pengelolaan dana Desa. c. Perlunya mengevaluasi penggunaan Dana Desa, agar efektif dan efisien serta tepat sasaran, sehingga pemberdayaan ma~yarakat dapat terlaksana. (2) Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) a. Meningkatkan peran dan independensi BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa, b. Dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, BPD harus mempertimbangkan kepentingan yang dapat mensejahterakan masyarakat Desa. c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat Desa; diharapkan dapat menampung aspirasi dari masyarakat, karena salah satu fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Actions (login required)

View Item